Kesenjangan sosial dalam bidang perumahan telah lama menjadi isu struktural di Amerika Serikat. Di balik pencitraan “American Dream” yang identik dengan rumah di pinggiran kota, tersimpan realitas kompleks tentang diskriminasi, keterbatasan akses, dan kebijakan hukum yang sering kali tidak berpihak pada kelompok rentan.
Di tengah melonjaknya harga properti dan meningkatnya angka tunawisma, hukum perumahan menghadapi tantangan besar: bagaimana menjamin keadilan sosial dalam akses terhadap tempat tinggal yang layak?
Sejarah Diskriminasi dalam Kebijakan Perumahan
Isu ketidaksetaraan perumahan tidak lepas dari warisan sejarah diskriminatif, seperti praktik redlining di awal abad ke-20. Kebijakan ini—yang secara sistematis menolak pinjaman dan asuransi kepada warga kulit hitam atau komunitas minoritas lainnya—menciptakan segregasi hunian yang masih terasa hingga kini.
Meskipun Fair Housing Act tahun 1968 secara hukum melarang diskriminasi dalam transaksi perumahan berdasarkan ras, agama, atau asal kebangsaan, praktik diskriminatif masih terjadi, baik secara terselubung maupun struktural. Mulai dari penyaringan penyewa yang bias hingga penilaian rumah yang lebih rendah di lingkungan minoritas, ketidaksetaraan ini terus berlanjut dalam berbagai bentuk modern.
Krisis Hunian dan Meningkatnya Angka Tunawisma
Dalam dekade terakhir, harga sewa dan nilai properti meningkat secara signifikan di banyak kota besar seperti San Francisco, Los Angeles, dan New York. Di sisi lain, upah tidak naik sebanding, menyebabkan jutaan warga menghabiskan lebih dari 30% pendapatan mereka hanya untuk biaya tempat tinggal.
Kondisi ini membuat banyak orang terlempar dari pasar perumahan dan memicu peningkatan jumlah tunawisma. Data dari U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hampir 600.000 orang mengalami tunawisma di Amerika, termasuk keluarga dengan anak-anak dan para veteran.
Keterbatasan tempat penampungan dan kurangnya dukungan hukum memperparah kondisi ini. Di beberapa kota, tindakan seperti tidur di ruang publik bahkan dikriminalisasi, alih-alih ditangani sebagai persoalan sosial dan ekonomi.
Peran Hukum dalam Mengatasi Ketimpangan
Hukum perumahan seharusnya menjadi alat untuk melindungi hak warga atas tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Beberapa kebijakan federal seperti Section 8 Housing Voucher Program dan Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) memang dirancang untuk mendukung kelompok berpenghasilan rendah. Namun pelaksanaannya sering terkendala oleh birokrasi, keterbatasan anggaran, dan resistensi dari komunitas lokal.
Di sisi lain, sejumlah negara bagian dan kota mencoba mengembangkan regulasi progresif seperti rent control, zonasi inklusif, dan perlindungan terhadap penggusuran. Meskipun langkah-langkah ini belum seragam, mereka menjadi cermin upaya untuk menjawab ketimpangan yang sudah menahun.
Namun, pendekatan hukum tidak bisa berdiri sendiri. Isu ini berkaitan erat dengan pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan sosial. Oleh karena itu, solusi jangka panjang membutuhkan integrasi lintas sektor dan komitmen politik yang konsisten.
Hak atas Hunian sebagai Hak Asasi
Beberapa kelompok advokasi mendorong agar akses terhadap perumahan layak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, bukan semata produk pasar. Perspektif ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa semua warganya, tanpa kecuali, memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan terjangkau.
Ini bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan yang semakin nyata di tengah tantangan urbanisasi, krisis ekonomi, dan dampak perubahan iklim. Tanpa perlindungan hukum yang kuat dan kebijakan sosial yang inklusif, kesenjangan perumahan akan terus memperdalam ketidaksetaraan sosial di Amerika.
Hukum perumahan di AS berdiri di persimpangan antara prinsip pasar bebas dan tanggung jawab sosial. Menjawab tantangan ini membutuhkan keberanian untuk mereformasi sistem, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara etis. Karena pada akhirnya, tempat tinggal bukan sekadar properti—ia adalah pondasi martabat manusia dan kunci dari keadilan sosial yang lebih luas.