Sistem peradilan di Amerika Serikat sering dipandang sebagai pilar demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan hukum. Namun, dalam praktiknya, keadilan tidak selalu terdistribusi secara merata. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan rasial masih menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil di mata hukum.
Dalam beberapa dekade terakhir, muncul berbagai sorotan terhadap bagaimana sistem ini justru memperkuat ketidaksetaraan—baik melalui kebijakan, penegakan hukum, maupun proses peradilan yang seringkali berpihak pada kelompok yang memiliki kekuatan sosial atau ekonomi lebih besar.
Ketimpangan Akses terhadap Bantuan Hukum
Salah satu aspek mendasar dari keadilan adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Namun di AS, akses terhadap bantuan hukum sering kali bergantung pada kemampuan finansial. Individu berpenghasilan rendah kerap kali tidak mampu membayar pengacara pribadi dan harus bergantung pada bantuan hukum publik yang jumlahnya terbatas dan sering kewalahan.
Akibatnya, banyak terdakwa yang tidak mendapatkan pembelaan maksimal dan akhirnya menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan mereka yang mampu menyewa pengacara berpengalaman. Ini menjadi cerminan nyata bagaimana sistem hukum bisa menciptakan hasil yang berbeda berdasarkan status ekonomi.
Diskriminasi Rasial dalam Penegakan Hukum
Diskriminasi rasial juga menjadi sorotan penting dalam sistem peradilan pidana. Data menunjukkan bahwa warga kulit hitam dan Latin secara proporsional lebih sering ditangkap, didakwa, dan dipenjara dibandingkan warga kulit putih. Tidak hanya itu, mereka juga cenderung menerima hukuman lebih berat untuk kejahatan yang serupa.
Contohnya, dalam kasus pelanggaran narkoba, tingkat penggunaan narkotika hampir setara di semua kelompok ras. Namun, tingkat penangkapan dan hukuman untuk orang kulit hitam jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan adanya bias sistemik yang telah tertanam dalam proses penegakan hukum, mulai dari patroli polisi hingga keputusan hakim.
Kebijakan Hukum yang Memperkuat Ketidaksetaraan
Beberapa kebijakan yang awalnya dirancang untuk memperkuat keamanan publik justru memperparah ketimpangan. Contohnya adalah kebijakan hukuman minimum wajib (mandatory minimum sentences) yang diperkenalkan sejak era “war on drugs” pada 1980-an. Kebijakan ini menghilangkan keleluasaan hakim dalam memberikan hukuman yang proporsional dan sering kali berdampak lebih besar pada komunitas miskin dan minoritas.
Selain itu, sistem jaminan uang (cash bail) di banyak yurisdiksi juga menjadi persoalan serius. Banyak terdakwa miskin dipenjara berbulan-bulan hanya karena tidak mampu membayar jaminan, meskipun belum terbukti bersalah. Sementara itu, terdakwa kaya bisa bebas menunggu persidangan di luar tahanan. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga memperburuk siklus kemiskinan.
Upaya Reformasi dan Masa Depan yang Lebih Inklusif
Di tengah berbagai kritik, muncul banyak inisiatif reformasi hukum yang bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil. Beberapa kota dan negara bagian telah mulai menghapus sistem jaminan uang tunai, memperluas layanan bantuan hukum, dan melatih aparat hukum untuk mengenali dan mengurangi bias rasial.
Gerakan seperti Black Lives Matter juga telah berhasil mendorong reformasi kebijakan polisi dan menekan akuntabilitas terhadap kekerasan aparat. Masyarakat sipil semakin menyuarakan pentingnya sistem hukum yang tidak hanya legal secara teknis, tetapi juga adil secara sosial.
Perubahan ini tentu tidak instan. Tetapi semakin banyak pemangku kepentingan yang sadar bahwa keberlangsungan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang adil dan setara. Keadilan sejati tidak bisa hadir jika masih bergantung pada ras, kelas, atau kekuatan politik seseorang.
Di tengah kompleksitas tantangan sosial, masa depan sistem peradilan di AS akan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dan institusi hukum bersedia merefleksi diri, mengakui ketimpangan yang ada, dan berkomitmen pada perubahan yang inklusif dan berkelanjutan.